Awal tahun selalu identik dengan satu topik yang paling ramai diperbincangkan oleh pekerja dan pencari kerja: Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP). Di tahun 2026 ini, isu UMP kembali menjadi sorotan setelah 36 dari 38 provinsi di Indonesia resmi menetapkan UMP 2026 melalui surat keputusan gubernur masing-masing.
Bukan sekadar angka, UMP 2026 mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi regional, hingga daya beli masyarakat. Menariknya, data terbaru menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi, baik dari sisi nominal upah maupun persentase kenaikannya.
Lalu, provinsi mana yang memiliki UMP tertinggi di 2026? Daerah mana yang masih berada di level terbawah? Dan apa makna di balik angka-angka tersebut? Mari kita bahas secara lengkap dan mudah dipahami.
Daftar Isi
- Apa Itu Upah Minimum Provinsi (UMP)?
- Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026
- DKI Jakarta Masih Jadi Top UMP 2026
- Papua Raya Dominasi Papan Atas UMP 2026
- Daftar 10 Provinsi dengan UMP Tertinggi 2026
- Jawa Timur di Posisi ke-32, Jawa Barat Jadi UMP Terendah
- Provinsi Lain dengan Kenaikan Signifikan
- Makna “Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP)” bagi Pekerja
- Dampak UMP 2026 bagi Dunia Usaha
- Kenapa Perbedaan UMP Antarprovinsi Masih Jauh?
- Catatan Penting Tentang UMP 2026
- UMP 2026: Awal Perencanaan Finansial
Apa Itu Upah Minimum Provinsi (UMP)?
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum bulanan yang ditetapkan oleh gubernur untuk berlaku di seluruh wilayah provinsi, termasuk semua kabupaten dan kota di dalamnya, sebagai acuan gaji karyawan.
UMP merupakan pengganti istilah lama UMR (Upah Minimum Regional) dan ditetapkan setiap tahun sekali berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi (PDB), produktivitas tenaga kerja, serta kondisi pasar.
Tujuannya melindungi pekerja agar mendapat upah layak, mencegah eksploitasi, dan menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kemampuan perusahaan.
Penetapan UMP menggunakan rumus sederhana seperti UMn = UMt + {UMt × (Inflasi + %PDB)}, di mana UMn adalah upah baru, UMt upah tahun sebelumnya, inflasi dari September tahun lalu, dan PDB dari kuartal III-IV tahun sebelumnya serta I-II tahun berjalan.
Berlaku efektif 1 Januari setiap tahun dan wajib dipatuhi perusahaan; pelanggaran bisa kena sanksi administratif atau pidana.
Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026

Berdasarkan data yang dirilis, 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sementara 2 provinsi lainnya masih belum menetapkan, yaitu:
- Aceh
- Papua Pegunungan
Penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar hukum perhitungan kenaikan upah minimum dibandingkan tahun sebelumnya.
Artinya, kenaikan UMP 2026 bukan ditentukan secara acak, tetapi mempertimbangkan:
- Inflasi
- Pertumbuhan ekonomi
- Indeks tertentu yang telah ditetapkan pemerintah
DKI Jakarta Masih Jadi Top UMP 2026

Tidak terlalu mengejutkan, DKI Jakarta kembali menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan UMP tertinggi 2026.
DKI Jakarta
- UMP 2026: Rp5.729.876
- Kenaikan: 6,17% dari UMP 2025
Posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional membuat standar upahnya masih jauh di atas provinsi lain. Tingginya biaya hidup, harga sewa, dan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan utama mengapa UMP Jakarta tetap memimpin.
Papua Raya Dominasi Papan Atas UMP 2026
Menariknya, setelah DKI Jakarta, posisi UMP tertinggi justru didominasi oleh wilayah Papua.
View this post on Instagram
Beberapa provinsi dengan UMP tinggi di 2026 antara lain:
- Papua Selatan: Rp4.508.850
- Papua: Rp4.436.283
- Papua Tengah: Rp4.285.848
- Papua Barat: Rp3.841.000
- Papua Barat Daya: Rp3.766.000
Wilayah Papua memang dikenal memiliki biaya logistik tinggi dan tantangan geografis yang besar, sehingga standar upah minimum cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Daftar 10 Provinsi dengan UMP Tertinggi 2026
Berikut ringkasan 10 besar provinsi dengan UMP tertinggi 2026 berdasarkan data:
- DKI Jakarta – Rp5.729.876
- Papua Selatan – Rp4.508.850
- Papua – Rp4.436.283
- Papua Tengah – Rp4.285.848
- Bangka Belitung – Rp4.035.000
- Sulawesi Utara – Rp4.002.630
- Sumatera Selatan – Rp3.942.963
- Sulawesi Selatan – Rp3.921.088
- Kepulauan Riau – Rp3.879.520
- Papua Barat – Rp3.841.000
Data ini menunjukkan bahwa wilayah dengan sektor pertambangan, industri, dan logistik kuat cenderung memiliki UMP lebih tinggi.
Jawa Timur di Posisi ke-32, Jawa Barat Jadi UMP Terendah
Salah satu fakta yang cukup mencuri perhatian adalah posisi provinsi di Pulau Jawa.
- Jawa Timur berada di peringkat ke-32 dengan: UMP 2026: Rp2.446.880
- Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah 2026, yaitu: Rp2.317.601
Padahal, Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri nasional dengan ribuan pabrik dan kawasan industri besar.
Namun, UMP rendah di Jawa Barat sering dikaitkan dengan:
- Jumlah tenaga kerja yang sangat besar
- Ketimpangan biaya hidup antarwilayah
- Kebijakan industri padat karya
Provinsi Lain dengan Kenaikan Signifikan
Selain nominal UMP, persentase kenaikan juga menjadi sorotan penting. Beberapa provinsi mencatat kenaikan UMP di atas 7%, di antaranya:
- Sulawesi Tengah: naik 9,08%
- Sumatera Utara: naik 7,90%
- Riau: naik 7,74%
- Sulawesi Tenggara: naik 7,58%
- Jambi: naik 7,33%
- Jawa Tengah: naik 7,28%
Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi.
Makna “Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP)” bagi Pekerja
Bagi pekerja, Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 bukan sekadar angka di atas kertas. Ia berdampak langsung pada:
- Standar gaji minimum
- Negosiasi kerja
- Daya beli dan kualitas hidup
Namun, perlu dipahami bahwa UMP adalah upah minimum, bukan standar gaji ideal. Banyak perusahaan menetapkan upah di atas UMP, terutama bagi pekerja dengan skill dan pengalaman tertentu.
Dampak UMP 2026 bagi Dunia Usaha
Di sisi lain, dunia usaha juga harus beradaptasi dengan kebijakan UMP 2026.
Beberapa dampak yang mungkin terjadi:
- Penyesuaian struktur gaji
- Efisiensi operasional
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja
- Percepatan adopsi teknologi
Keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha menjadi tantangan utama.
Kenapa Perbedaan UMP Antarprovinsi Masih Jauh?
Perbedaan UMP yang cukup lebar antarprovinsi sering memicu perdebatan. Namun, perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti:
- Biaya hidup regional
- Pertumbuhan ekonomi daerah
- Produktivitas tenaga kerja
- Kondisi geografis dan logistik
Karena itu, UMP tidak bisa disamaratakan secara nasional.
Catatan Penting Tentang UMP 2026
View this post on Instagram
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Kenaikan UMP dibandingkan UMP 2025
- Penetapan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025
- Aceh dan Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2026
- DKI Jakarta tertinggi, Jawa Barat terendah
UMP 2026: Awal Perencanaan Finansial
Update Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi momentum penting bagi pekerja dan pelaku usaha untuk menyusun strategi ke depan. Bagi pekerja, ini saat yang tepat untuk mengevaluasi karier, skill, dan peluang peningkatan penghasilan. Bagi perusahaan, ini menjadi pengingat untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas.
Pada akhirnya, UMP bukan hanya soal angka, tetapi tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia di baliknya.
Kalau kamu ingin terus update seputar UMP, dunia kerja, lowongan terbaru, dan isu ketenagakerjaan lainnya, pastikan untuk terus mengikuti informasi dari sumber tepercaya dan relevan.
Ingin tahu update terbaru UMP 2026, UMR, UMK, hingga info lowongan kerja resmi di berbagai daerah?
Pantau terus perkembangannya hanya di Toprank Media, sumber informasi terpercaya seputar ketenagakerjaan, gaji, dan peluang karier terkini.






